Ada Rekruitmen Baru, Pemerintah DIY Ragukan Kemampuan Daerah Tingkat II Penuhi Gaji PPPK

Pemerintah DIY meragukan kemampuan pemerintah Daerah Tingkat II dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait dengan rekruitmen terbaru yang dilakukan mulai akhir pekan lalu. Sebab rekruitmen pegawai jalur PPPK tersebut akan menambah beban keuangan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi mengatakan rekruitmen PPPK tersebut dipastikan akan menambah beban keuangan daerah sebab pemerintah pusat telah memutuskan gaji PPPK tersebut menjadi urusan atau wewenang dari pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Selama ini, alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah cukup besar. Jika nanti ditambah beban gaji PPPK yang mengharuskan setara UMP maka secara otomatis akan menambah besaran alokasi belanja pegawai sehingga porsi untuk yang lain secara otomatis akan berkurang.

“Keluhan ini tidak hanya ada di DIY. Saya kan punya group WA sekda-sekda, dan keluhannya rata-rata sama,”ujarnya, Senin (11/2/2019) di kompleks Kepatihan.

Gatot mengungakapkan, untuk rekruitmen PPPK DIY ada sekitar 88 orang yang diusulkan masing-masing 86 guru dan 2 orang tenaga penyuluh. Sementara Kota Yogyakarta akan melakukan rekruitmen 105 orang, Kabupaten Bantul 331 orang, Kabupaten Sleman 295 orang, Gunungkidul 96 orang dan Kabupaten Kulonprogo 100 orang.

Sampai saat ini, lanjutnya, pihaknya memang hanya mengikuti alur rekruitmen PPPK tersebut. Nanti akan ada 86 guru honorer K2 yang ikut seleksi PPPK tersebut. Namun mekanisme seleksi baik tes penyaringan ataupun juga prosedur lainnya mengikuti alur yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“86 honorer K2 yang ikut seleksi PPPK tersebut sebenarnya limpahan dari Kabupaten yaitu guru-guru SMK/SMA yang menjadi kewenangan propinsi karena pengaturan SMK/SMA di bawah naungan Propinsi,”ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Gatot, rekruitmen PPPK tersebut tidak perlu dilakukan karena membebani keuangan daerah. Lebih baik menurut Gatot, rekruitmen tersebut langsung rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga beban keuangan daerah tidak terlalu besar.(Magnetv.net/Ftl)


Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Comment:

*Name